Tampilkan postingan dengan label Resensi Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Resensi Politik. Tampilkan semua postingan

G30S/PKI dalam Pandangan Prof. Salim Said

Gstapu Adalah Daulat

1965, di tengah situasi politik yang lebih menguntungkan PKI, beberapa pihak yang tidak menginginkan komunis berkuasa di Asia Tenggara mencoba untuk memainkan teori domino. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum terjadinya gestapu, DN Aidit sempat berkunjung ke Rusia. Pada kunjunganya sempat terjadi perdebatan sengit antara Aidit dan salah satu pembesar Komunis Rusia. Mereka membicarakan perbedaan pendapat mengenai komunisme antara Rusia dan China, namun ternyata Aidit lebih memihak ke China sehingga menyulut amarah pembesar komunis Rusia tersebut. Dia berkata bahwa suatu saat akan menghancurkan komunis Indonesia. Tak heran jika setelah terjadinya gestapu, banyak pihak menuding pemrakarsa manipulasi dokumen gilkrift adalah GKB (Badan intelijen Rusia).

Gestapu merupakan salah satu operasi militer yang mayoritas eksekutornya adalah pasukan cakrabirawa (paspmapres). Bisa jadi gestapu adalah operasi yang gagal total sesuai dengan rencana awalnya, atau bahkan memang sengaja digagalkan oleh salah satu pihak yang mempunyai kepentingan.

Sebagaimana history revolusi bangsa Indonesia yang tidak lepas dari pendaulatan (penculikan tokoh agar dia mau melakukan sesuatu), seperti yang dilakukan oleh para pemuda terhadap Soekarno-Hatta agar secepat mungkin meproklamirkan kemerdekaan, atau penculikan terhadap Syahrir sebagai perdana mentri waktu itu dengan maksud pemberhentian perundingan dengan pemerintahan kolonial. Semua proses penculikan terlaksana dengan sukses tanpa melukai tokoh tersebut sedikit pun. Gestapu juga merupakan salah satu upaya pendaulatan dengan melakukan operasi penculikan terhadap tujuh jenderal. Hal ini ditenggarai ditemukannya dokumen glkrfit yang dibawa oleh duta besar Inggris di Jakarta kepada para jenderal tersebut.

Namun pada saat gerakan pendaulatan, operasi yang dituding Soekarno juga terlibat didalamnya itu disusupi oleh beberapa pihak yang mempunyai agenda politik khusus, seperti Syam Qamaruz Zaman dan beberapa biro khusus PKI yang lain. Tidak heran jika kemudian banyak kesaksian eksekutor gestapu bahwa mereka tidak tahu menahu secara rinci apa tugas yang harus dilakukan, karna memang perintah yang di berikan bersifat general.

Dalam hal ini ada bebera pihak yang di tenggarai terlibat kasus tersebut:

1. Soekarno
Soekarno. Semenjak dilantik jadi presiden pada 1945, hubungan Soekarno dengan tentara memang penuh dengan dinamika. Hal ini disebabkan oleh peristiwa agresi militer 2 Belanda ketika akan memasuki daerah Jogjakarta. Pada saat itu, jenderal Sudirman yang sedang sakit mengajak Sukarno untuk turut bergrilya masuk ke hutan sampai Indonesia benar-benar memperoleh kemenanangan. Namun Soekarno menolak dan mengajak Sudirman untuk menetap di Jogja saja, dan berjanji akan memanggil dokter Belanda agar dia diberikan perawatan. Namun bagi Soedirman, sebagai tentara yang mengadopsi kuat sumpah jabatan, hal seperti itu adalah sebuah penghianatan. Soekarno sebagai sipil dan politisi ulung, tentunya mempunyai pandangan yang berbeda, setiap sesuatu tidak harus diselesaikan dengan perang, kadang peluang kemenangan bisa terbuka dengan beberapa konsipirasi selimut dalam ruang.

Pada tahun 1965, yang menjadi Pangab (Panglima ABRI) adalah Ahmad Yhani. Dia berhasil menjadi penglima setelah Soekarno melengserkan Nasution, hal ini terjadi karna Nasution cukup radikal dalam menentang NASAKOM, ideologi yang di elu-elukan Soekarno pada dunia. Yhani yang cukup pintar, pura-pura mendukung NASAKOM agar Soekarno tidak begitu berpihak ada komunis. Maka tak heran jika Yhani cukup dipercaya oleh Soekarno. Meskipun beberapa waktu setelahnya, hal itu tdak terjadi lagi karna Soekarno mendengar cerita bahwa akibat radikalisme pandangan Nasution tentang Soekarno dan NASAKOM, Yhani akan melakukan serangan terhadap Nasution.

Hal lain yang juga membuat Soekarno kehilangan dukungan tentara salah satunya semenjak Inggris memberikan kemerdekaannya terhadap Malaysia. Soekarno sangat menentang karena menanggap bahwa negara tersebut hanya sebagian dari neokolonialisme yang akan mengancam Indonesia terhimpit dari dua arah. Malaysia bagian utara dan Australia di bagian selatan.

Soekarno geram karna merasa dikhianati oleh pemimpin Malaysia waktu itu yang telah melanggar perjanjian Manila. Perjanjian yang dihadiri oleh Soekarno, PM Malaysia dan Presiden Philipines. Hasil dari pertemuan tersebut ialah menyerahkan kedaulatan masyarakat di Kalimantan utara terhadap mereka sendiri dengan cara referendum. Namun ternyata PM Malaysia melalui koloninya langsung memproklamirkan bahwa kalimantan utara dibagian Sabah dan Serawak adalah negara bagiannya. Dengan beberapa upaya Soekarno mencoba mengirim pasukan ke perbatasan untuk melakukan propaganda, sementara sebagian tentara yang lain sudah melakukan kontak fisik dengan tentara Inggris.

Kesalahan Soekarno pada saat itu karna yang ditunjuk sebagai komandan perang adalah seorang KSAU yang masih Junior, Omar Dhani. Hal ini menimbulkan kecemburuan di kalangan para senior tentara, lebih-lebih Soeharto, Panglima kostrad yang ditunjuk sebagai wakil komandan perang di bawah juniornya. Lagi pula, para senior tentara menganggap bahwa Omar Dhani tidak mempunyai pengalaman perang yang mumpuni.

Maka ketika dokumen gilkrift tersebar dan disadari oleh Presiden, ada semacam ketakutan bahwa dirinya benar-benar akan dikudeta oleh para Jenderal. Oleh sebab itu ada asumsi bahwa gestapu memang diperintahkan oleh Presiden. Namun bukan untuk pembantaian, melainkan pendaulatan, dengan menculik tanpa menyakiti. Meskipun kenyataan yang terjadi berbeda, karna mungkin perintah tersebut sudah disusupi oleh beberapa kepentingan.

2. Internal angkatan darat
Di samping karena bentuk kekecewaan tentara terhadap Soekarno karna kesalahan memilih komandan perang, Krisis ekonomi yang sangat parah saat itu juga membuat masyarkat kecewa terhadap 20 tahun pemerintahan Soekarno, tidak terkecuali tentara. Tentara sebagai basis terdepan yang menolak PKI menganggap bahwa PKI adalah salah satu elemen yang mengancam keutuhan NKRI kelak, karena terbukti bahwa sepenjang sejarah PKI memang sering melakukan pemberontakan, termasuk di Madiun pada 1948 dan beberapa peristiwa di luar negeri.

Hal lain yang membuat hubungan PKI dan tentara memanas adalah karna pada saat itu PKI yang mempunyai basis kekuatan cukup banyak tersebar di beberapa sektor pemerintahan, mencoba meyakinkan Presiden dengan program angkatan lima, sebuah program yang mendorong agar rakyat sipil juga di persenjatai oleh negara.

Bisa dikatakan bahwa tentara pada masa itu dibagi menjadi 3 bagian: pertama, ialah pasukan Nasution. Nasution sebagai Jenderal senior sangat antipati terhadap Soekarno. Hal ini juga yang membuat dia pernah mengarahkan moncong meriam ke istana untuk memaksa Soekarno agar membubarkan perlemen pada tahun 1953. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Soekarno dengan membantah bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Nasution juga bersebrangan dengan Presiden mengenai NASAKOM karena memang Nasution sangat alergi terhadap komunisme.

Kedua, A Yhani. Yhani yang cenderung moderat mencoba merangkul semua elemen NASAKOM. Ini dilakukan agar Soekarno tidak terlalu dekat dengan PKI. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Nasution yang radikal dan antipati, sehingga Yhani pernah mengusulkan untuk menyingkirkan Nasution, meskipun ide itu ditolak oleh senor tentara yang lain.

Ketiga, Soeharto. Soeharto yang sudah aktif sebagai tentara pada masa revolusi, pada saat itu sudah menjabat sebagai panglima kostrad. Dia merasa bahwa kolega-koleganya yang berbasis di Jakarta sudah sangat hedonis dan feodal terhadap dirinya. Hal ini bisa dilihat dari pola dan cara hidup bagaimana tentara dibawah resimen Nasution dan Yhani hidup cukup megah, dan bagaimana tentara kostrad hidup sederhana. Itu terbukti dengan cerita bahwa Soeharto dulu pernah mengajukan surat pemunduran diri kepada Nasution, dia ingin mencari pekerjaan baru karena menganggap gaji penglima kostrad masih belum cukup untuk memenuhi kehidupannya, namun hal tersebut tidak pernah terjadi, karena surat yang ditunjukkan ke Nasution tidak pernah sampai.

Beberapa konflik internal di tentara dan dendam lama terhadap komunisme yang sudah sangat menjalar, maka tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa gestapu adalah salah satu bagian dari konspirasi pihak yang berkepentingan dalam ABRI untuk melakukan revolusi besar-besaran, baik dalam internal ABRI maupun di Indonesia. Dengan cara menculik dan membantai para jenderal lewat biro-biro khusus PKI di tentara sehingga mereka bisa menyebut bahwa PKI-lah pelakunya.

3. Pihak lain
Pihak lain yang berkepentingan ialah CIA, KGB, M-16 ataupun inteljen China. Soekarno sebagai tokoh galanggang penentang utama imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh inggris dan sekutunya pasti akan menghadapi banyak anacaman. Inggris yang pada waktu itu sukses membentuk negara bonekanya disebelah utara Indonesia merasa tidak nyaman dengan negara tetangganya. Maka pada saat itu Rodman Rodeway, salah satu agen inggris lewat pengakuannya diberi anggaran beberapa ribu poundsterling untuk operasi propaganda melengserkan Soekarno.

Perang dingin yang sedang berkecamuk antara kubu barat dan timur juga sangat berpengaruh. Amerika sebagai basis kapitalisme tidak menginginkan Indonesia jatuh menjadi negara Komunisme, karna dikhawatirkan jepang juga akan jatuh menjadi negara komunisme dan mendukung perang dingin yang sedang berlangsung dalam manivestasi perang Vietnam. Salah satu cara untuk membendung hal tersebut adalah mencari tentara anti komunis untuk diajak bekerja sama melakukan tipu muslihat menghancurkan Soekarno dan Komunis di Indonesia. Adapaun tudingan terlibatnya KGB adalah banyak pihak mengatakan bahwa yang membuat dokumen gilkrift adalah seorang agen KGB berketurunan cekoslovakia.

4. PKI
Partai komunis terbesar ketiga didunia tersebut besar kemungkinan adalah dalang dibalik gestapu. Hal ini dikarenakan memang pelaku gestapu adalah biro-biro khusus PKI yang berada dalam ABRI. PKI sangat kuat dikaitkan dengan peristiwa gestapu karena sejarah mencatat PKI dan ideologi revolusioner yang digagasnya memang sangat kental dengan pemberontakan, termasuk yang dituduhkan terhadapnya dalam kasus pembunuhan 7 Jenderal.

Catatan ini diambil dari memoar Prof. Salim Said, “Dari Gestapu ke Reformasi”. Said salim adalah guru besar bidang pertahanan. Beliau termasuk yang mengusulkan bintang 5 terhadap 3 Jendral yakni Soedirman, Soeharto dan Nasution. Dia juga yang mengusulkan bahwa pimpinan negara hanya boleh memimpin selama 2 periode saja, sebenarnya hal ini pernah dikemukakan oleh politisi PDIP pada sekitar tahun 1993, namun tentu saja hal itu dibendung oleh Soeharto.

Share:

Awal Mula Demokrasi di Abad Modern

Demokrasi merupakan sebuah sistem bernegara yang amat populer di abad ini. Secara esensial nilai-nilai yang termuat di dalamnya sudah diterapkan oleh bangsa Romawi kuno beberapa ribu tahun yang lalu. Setelah itu, komunitas global lebih memilih sistem monarki yang kental dengan otoriterianisme sebagai dasar negaranya masing-masing. Nilai-nilai demokarasi yang salah satu ciri khasnya adalah musyawarah dan slogan “dari rakyat untuk rakyat”, Sebenanrnya, sedikit banyak sudah diterapkan meskipun dalam negara monarki absolut sekalipun. Namun secara formal, banyak histori mengenai munculnya sistem negara demokratis yang kemudian menyeruak menjadi sistem yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia saat ini, salah satunya adalah di bawah ini:

Dimulai pada tahun 1516, Juan Diaz de Solis, seorang penjelajah Spanyol bersama bawahannya berlayar ke arah timur setelah mendengar bahwa Cristoper Colombus menemukan sebuah pulau besar yang subur. Setelah menginjakkan kakinya disana, de Solis langsung mengklaim bahwa tempat tersebut merupakan tanah kekuasaan Raja Spanyol dan menamakannya dengan Rio de Plata atau “sungai perak”, karena penduduk setempat banyak mempunyai perak. Namun para pribumi suku Charruas yang notabene adalah pemburu dan hidup dalam kelompok kecil tanpa mengenal pemerintahan ternyata sangat memusuhi koloni tersebut, hingga akhirnya de Solis tewas dipukuli salah satu dari mereka.

Kemudian pada tahun 1519 Spanyol mengirim Hernan Cortez ke Meksiko dan Fransisco Pizzaro ke daerah Peru 15 tahun kemudian, Kerajaan Spanyol kemudian kembali mengirimkan suatu misi penaklukan di bawah Pedro de Mendoza pada tahun 1534. Di tahun itu juga mereka juga membangun kota kecil di lokasi yang merupakan cikal bakal kota Buenos Aires (sekarang ibukota Argentina). 

Ketika Cortez dan pasukannya sampai di jantung peradaban Aztec di Tenochitlan pada 8 November 1519, mereka disambut baik oleh kaisar Aztec, Moctezuma. Namun tiba-tiba Cortes dan pasukannya menangkap Moctezuma dan menembakkan senapan kepada mereka. Pasukan kolonial Spanyol menebar teror hingga gelap malam. Setelah paginya mereka kemudian menyebutkan apa yang mereka minta: terdiri dari bahan makanan. Setelah kenyang, mereka menyuruh Kaisar tersebut untuk menyerahkan seluruh harta benda warga kota, khususnya emas. Seluruh simpanan milik warga Aztec dirampas, termasuk gudang pribadi milik Moctezuma. Segala perkakas dari emas, tameng, dan cakram-cakram emas kemudian dikumpulkan dan dibakar hingga melebur menjadi emas batangan.

Penaklukan kolonial Spanyol baru berakhir pada tahun 1521, Cortez sebagai Gubernur Provinsi mulai membagi-bagikan harta kekayaan yang diambil dari Aztec. Orang-orang pribumi juga dibagikan sebagai hadiah kepada orang Spanyol yang disebut encomendero. Seorang pribumi harus memberikan hadiah persembahan dan menjadi budak bagi encomendero. Sebagai ganjaran, encomendero menjadikan mereka sebagai orang Kristen.

Pada 1513 Spanyol juga sudah melakukan ekspansi ke Kuba dengan kekejian yang tak kalah kejam, sebagaimana catatan De las Casas, bahwa setelah mereka datang, mereka kemudian menjadikan penduduk pribumi sebagai budak, merampas tanah dan mencuri bahan pangan mereka yang semakin langka. De las Casas juga bercerita mengenai kolonialisasi Spanyol di Kolombia, bahwa orang yang memimpin ekspedisi penjajahan tersebut kemudian merampas kekuasaan Raja dan menawan penguasa lokal itu selama enam sampai tujuh bulan.

Seorang Raja bernama Bogota sedemikian takutnya menyanggupkan akan mengisi sebuah rumah kosong dengan selongsong emas. Namun ternyata dia gagal, hingga akhirnya orang-orang Spanyol tersebut menghabisi nyawanya. Ada beberapa Raja yang diadili, pihak kolonial Spanyol menganiaya mereka dengan cara mengikatnya dan menyiramkan lemak hewan yang masih mendidih ke perutnya, memasung kedua kakinya ke tiang pancang dengan belenggu yang terbuat dari besi merah yang membara dan benda yang sama mereka kalungkan ke leher sang Raja yang kedua tangannya di pegang erat-erat oleh pengawal.

Demikian juga siksaan yang dilakukan oleh Pizzaro.  Awal mula sesampainya di buna Amerika, dia menginjakkan kakinya di Tumbes, kemudian terus berjalan ke selatan. Sampai akhirnya tiba di pegunungan Cajamar, kebetulan saat itu, Kaisar Atahualpa sedang berkemah dengan prajurtinya. Kemudian Pizzaro menangkap sang Raja, dia dikerangkeng dan dibebaskan setelah berhasil memberikan timbunan emas dan perak. Karena jika sampai gagal memenuhi tuntutan orang Spanyol, mereka akan dipanggang hidup-hidup.

Setelah berhasil mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia jajahannya di Amerika latin bagian selatan, bangsa Spanyol mulai membuat lembaga-lembaga formal seperti encomienda, mita dan trajin sebagai akal-akalan mereka agar lebih bisa menggeruk harta kekayaan yang ada.

Pada saat Spanyol melakukan kolonialisasi di Amerika Selatan pada tahun 1940-an, Inggris masih terpuruk. Mereka baru terbakar semangatnya setelah berhasil memukuk mundur kapal-kapal Spanyol yang berniat untuk mengekspansi Inggris. Pada saat itulah Inggris mulai menguatkan kembali armada maritim mereka. Mendengar banyak sumber daya dan kekayaan terpendam di pulau besar temuan Colombus, mereka memutuskan untuk mengikuti langkah Spanyol menginvasi benua Amerika. Namun sayang, sebagian besar benua Amerika sudah dijarah oleh kerajaan Spanyol, yang tersisa adalah bagian utara (yang kini jadi Amerika Serikat).

Usaha awal mereka ternyata tidak semulus yang diinginkan. Mereka pertama kali menginjjakan kakinya di benua Amerika adalah di Roanoke, Carolina Utara antara tahun 1585 dan 1587. Kemudian  pada tahun 1607, 3 kapal mereka bertolak kembali ke Carolina di bawah pimpinan Christopher Newport di bawah naungan bendera virginia company. Mereka kemudian berlayar menuju teluk Chesapeake dan membangun pemukiman di sekitar sana kemudian menamakannya dengan Jamestown, sesuai dengan nama Raja Inggris pada saat itu, Raja james.

Para Koloni Inggris tersebut sangat berhasrat untuk dapat memungut emas sebanyak-banyaknya sebagaimana Spanyol, mereka juga berniat akan meniru cara kolonialisasi Spanyol yang kejam dan bengis. Namun mereka tidak sadar bahwa pemukiman yang mereka bangun dekat dengan daerah yang dikuasai konfederasi Powhatan, yakni koalisi yang beranggoatakn sekitar 30 kelompok suku Indian yang menyatakan setia kepada Raja Wahunsunancock.

Wahunsunancock mulai mengendus niat jahat dari koloni Inggris tersebut dan kemudian memutuskan hubungan dengan mereka. Bahkan Raja itu juga melakukan embargo dagang atas Jamestown. Oleh sebab itu, koloni itu sudah tidak diperbelohkan lagi untuk melakukan embargo dengan masyarakat sekitar. Hingga akhirnya koloni Inggris di Jamestown yang awalnya berjumlah sekitar 500 kolonis, hanya 60 puluh orang yang bertahan.

Menyadari cara lama yang digunakan Spanyol dengan memaksa pada pribumi bekerja di tanahnya sendiri tidak mungkin diterapkan, akhirnya pemimpin koloni yang baru pada saat itu, Gates dan wakilnya Thomas Dale melakukan pendekatan baru. Pendekatan tersebut adalah dengan kerja paksa yang harus dilakukan oleh semua anggota koloni itu sendiri, kecuali para pemimpin koloni tentunya.

Dale memberlakukan Undang-undang semi militer yang disebut Lawes divine, morall and martial, yang antara lain pasalnya berisi hal berikut: Semua warga baik lelaki atau wanita yang meninggalkan koloni dan lari ke wilayah Indian, akan dihukum mati. Barang siapa mencuri hasil kebun, baik milik umum, perorangan atau pun perkebunan anggur, atau mencuri jagung, akan dihukum mati. Anggota yang menjual atau menyerahkan komoditas apa pun dari wilayah tersebut kepada pelaut, baik kapten atau awak kapal biasa, dan mengangkutnya keluar dari wilayah koloni, demi keuntungan pribadi akan diberikan sanksi hukuman mati. Jadi menurut para petinggi koloni saat itu, jika para pribumi tidak bisa dipaksa untuk menggerus kekayaan sumber daya alam di sana, maka para anggota koloni juga bisa diperas keringatnya.

Ternyata cara tersebut pun juga tidak begitu efektif untuk diterapkan. Cara memaksa anggota koloni agar bekerja sekeras-kerasnya tidak juga berhasil untuk meraup pundi-pundi keuntungan sebagaimana yang mereka inginkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat strategi baru.  Pada tahun 1618, Virginia Company mulai memberlakukan sistem yang disebut dengan beadright system, yakni: setiap lelaki yang bermukim di wilayah koloni mendapat pembagian tanah seluas 50 hektar dengan tambahan 50 hektar lagi untuk pembantu yang mereka bawa. Para pekerja dari Inggris tersebut diberikan rumah dan dibebaskan dari ikatan kontrak yang mereka teken sebelumnya.

Kemudian pada tahun 1619 dibentuk juga semacam majlis umum yang secara efektif memberikan suara terhadap setiap lelaki dewasa dalam penyusunan Undang-undang serta lembaga pemerintahan pada saat itu. Seiring semakian berkembangnya kawasan di Amerika Utara, elit koloni Inggris berulang kali mencoba menciptakan lembaga negara untuk memasung ekonomi dan hak-hak politik para pekerja koloni.

Upaya pembaharuan tersebut, meskipun awalnya banyak terhalang oleh beberapa akal bulus para elit, tapi ternyata membawa pembaharuan yang menjanjikan. Tak ayal, banyak provinsi yang kemudian juga turut menerapkannya, seperti Maryland dan Carolina. Baru kemudian tahun 1720-an, 30 koloni inggris (yang kemudian berubah status menjadi negara bagian di Amerika Serikat) mengadopsi gaya pemerintahan yang sama. Seluruh koloni itu dipimpin oleh Gubernur dan pemerintahannya dikontrol oleh dewan yang keanggotaannya berbasis perwakilan. Dewan-dewan dan pemimpinnya berkoalisi dan membentuk kongres kontinental pertama, yakni pada tahun 1774 yang juga merupakan cikal bakal merdekanya negara Amerika Serikat dari koloni Inggris.

Resume ini dirangkum dari sebagian isi buku yang berjudul “Mengapa Negara Gagal” atau “Why Nations Fail?” yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson diteribtkan oleh Elex Media Komputindo tahun 204 dengan tebal 582 halaman. 

Share:

Asia Vs Barat?

Tulisan ini didasarkan pada buku yang berjudul Asia vs Barat. Benarkah orang barat lebih kreatif dari Orang Asia?

Setelah renainsains, orang-orang Barat mulai meninnggalkan abad kejumudan dan melakukan lompatan besar. Mereka banyak melakukan penemuan yang membuat perubahan besar atas kemajuan dan kemudahan umat manusia. Sementara itu, orang Asia yang di abad jauh sebelumnya mempunyai kelebihan-kelebihan, kini mulai tertinggal. Salah satu penyebabnya adalah kreativitas.

Manusia sejak pertama dilahirkan hampir mempunyai kreativitas yang sama, namun keadaan psikologis yang dibentuk oleh keadaan sekitar lah yang akan menentukan tingkat kreativitas seseorang di masa depannya.

Mungkin seseorang akan menemukan ide-ide kreatif dalam kehidupan sehari-harinya, semisal menggunakan koin untuk mengendurkan mur, menciptkan resep baru untuk makan siang, membenarkan kerusakan di dapur, dan lain-lain. Menjadi penemu harian tidak akan mendapat apapun, kecuali pada diri kita sendiri atau hanya segelintir orang di sekeliling kita. Maka tentunya manusia memerlukan kreativitas unggul.

Kreativitas unggul di sini sebagaimana penemuan pertama mengenai astronomi oleh Hreiclus dan Galilei, teori relativitas yang ditemukan Einsten, penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Kreatifias tersebut bukan sekedar bermanfaat untuk diri sendiri namun juga untuk semua elemen manusia.

Manusia bisa saja mempunyai banyak kreatifitas harian, bahkan dalam berbagi hal. Namun dalam kratifitas unggul, hanya orang tertentu saja yang berhasil mendapatnya. Sayangnya, orang-orang tersebut lebih banyak berasal dari Barat. Lalu apa saja faktor yang bisa membuat barat lebih kreatif dari Asia? Jawaban dari pertanyaan tersebut terdiri dari 2 faktor. Faktor yang mudah dirubah dan faktor yang susah untuk dirubah.

Faktor yang mudah dirubah mempunyai arti bahwa baik orang Asia ataupun orang barat akan mendapatkan kreatifitas unggul apabila melakukan kiat tersebut. Hal ini disebabkan karena instrumen untuk melakukan perubahan ada pada masing-masing diri mereka sendiri. Sedangkan faktor kedua adalah faktor yang cukup susah untuk dirubah. Hal ini disebabkan karena pengaruh lingkungan sosial dan keyakinan yang sudah berdiri secara systematis dan paten, sehingga membuat orang Asia susah untuk keluar dari hal tersebut.

Contoh daripada faktor yang mudah dirubah untuk menjadikan diri sendiri sebagai sosok yang kreatif unggul adalah dengan bersungguh-sungguh bidang yang tekuni secara terus menerus. Ini akan semakin mudah dilakukan apabila bidang tersebut merupakan bidang yang benar-benar dicintai. Hayes melakukan studi bahwa para penemu yang terdiri dari komposer musik, pelukis, penyair dan penemu lain membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menyerap ilmu pengetahuan sebelum bisa melahirkan mahakarya kreatif.

Penelitian tersebut memantik pesan bahwa agar dapat menghasilkan suatu karya kreatif yang akan dapat bermanfaat dan mendapatkan pengakuan umum, maka setidaknya manusia harus fokus pada bidang tersebut minimal 10 tahun. Tidak peduli apakah manusia mempunyai bakat atau tidak, yang paling penting adalah apakah secara psikologis kita mampu untuk melakukan pengorbanan yang diperlukan. Langkah ini termasuk dalam kategori yang mudah dirubah karena semua manusia mampu untuk melakukannya.

Sedangkan faktor kedua, yang memuat faktor yang sulit untuk dirubah terdiri dari banyak faktor. Pertama: orang-orang barat terkenal dengan sosok individualitasnya, sehingga membuat mereka cenderung bebas dan fokus pada tugas ketika melakukan sesuatu. Sedangkan Asia lebih mengutamakan faktor cultural dan kelompok, sehingga membuat mereka akan lebih memilih kepentingan kelompok dan malah lebih fokus pada ego dan emosional daripada menyelesaikan tugas.

Ini akibat dari orang Asia yang lebih mendekatkan anaknya dengan orang-orang yang secara psikologis memang sudah dekat dengan mereka. Sementara itu orang tua barat lebih mendidik anak mereka secara mendiri. Sebagai hasilnya orang Asia dan barat tumbuh dan berkembang dengan karakter psikologis yang berbeda. Ini lah yang kemudian membuat orang cenderung individual dan orang asia cenderung cultural dan hidup berkelompok.

Akar individualisme dari kehidupan barat juga dapat dilacak dari banykanya tulisan pemikir barat masa lalu, seperti Jhon Locke, Jean-Jacques Rousseau dan lain-lain. inndividualisme inilah yang kemudian memantik orang barat terhadap pandangan liberalisme, dimana orang bebas melakukan apapun sesuai dengan yang mereka inginkan selama dalam batas tidak menggangu kebebasan orang lain.

Sedangkan nilai cultural orang Asia mewakili sebuah idealisasi dari segala mahkluk hidup. Dimana ada banyak sekali batas-batas yang harus dihindari, mulai dari batas dalam keyakinan, tatakrama, adat, dan lain-lain. Sehingga mereka sangat menjunjung tinggi sosial, bukan individual. Sementara itu orang barat lebih menjunjung individual daripada sosial.

Seseorang dengan makna diri yang mandiri (independent self-construal) melihat diri mereka sebagai individu unik yang terpisah dan berbeda dengan orang lain. karena identitasnya sebagai seorang yang berasal darikemampuannya untuk membedakan dirinya dengan orang lain. Sebagai hasilnya dia bersikap mandiri dan otonomis, bukannya hanya menyetujui tujuan kelompoknya. Berlawanan dengan itu, orang yang bergantung pada orang lain, melihat dirinya sebagai bagian dari hubungan sosial. Karena identitasnya sebagai seorang individu berasal dari kemampuannya untuk menjaga koneksi dengan orang lain. Maka dia akan mengalami ketergantungan dan akan menjalani apa yang mereka katakan dan lakukan, serta menghindari konflik sosial dengan mereka.

Seorang individu akan secara berbeda mampu mengevaluasi informasi positif atau relativ yang relevan dengan diri mereka. Sedangkan fokus utama dari orang Asia cenderung pada moralisme otoriterian, mereka akan berusaha mengevaluasi atribut diri yang negatif yang bisa menghalangi seseorang untuk bisa berbaur dengan kelompok lainnya.

Salah satu dampak positif dari individualisme adalah Critical thinking. Critical thinking merupakan alat paling diandalkan oleh para penemu. Berpikir kritis adalah proses pemecahan masalah yang tidak hanya sebatas pada kebiasaan atau konvensi tapi bebas untuk bersikap tidak biasa pada hal-hal yang tampak normal dan alamiah. Sikap ini biasanya sangat mudah ditemukan oleh oarng yang biasa hidup individualistik yang terbuka. Sedangkan orang yang cenderung mementingkan kelompok biasanya lebih suka menutupi apa yang mereka pikirkan dan rasakan, karena terpaut pada hal-hal yang dinilai melampaui batas-batas sebagaimana yang digariskan oleh kelompoknya. Hal itu, membuat mereka tertutup dan terlalu merendahkan diri, dan akan berujung pada terhambatnya kreatifitas mereka.

Nilai kedua yang banyak dimiliki oleh orang Barat adalah kecendrungan mereka yang selalu fokus pada tugas. Hal ini disebabkan karena mereka selalu berpikir individual, tidak peduli pada pandangan orang lain dan nilai-nilai yang berkembang di sekitar. Sementara itu orang Asia lebih fokus pada ego sektoral, ini disebabkan karena mereka terkekang oleh nilai-nilai yang telah melekat dalam diri mereka, sehingga terkadang dalam memilih keputusan lebih kepada pertimbangan valuisme daripada sesuatu yang jelas memberikan pengaruh positif.

Bersambung.....

Share:

Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia


Resume ini ditulis sebagaimana judul aslinya. Nama penulis buku: Ainur Rofiq al-Amin. Penerbit: LKis. Tebal: 227. Diterbitkan di Jogjakarta pada tahun 2012.

Hizbut Tahrir (HT) adalah organisasi politik yang didirikan pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin al-Nabhani. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang getol mengusung ideologi khilafah. Khilafah adalah ideologi yang berupaya mepersatukan umat Islam seluruh dunia dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah di bawah kepemimpinan khalifah. HT menganggap bahwa cita-cita mendirikan negara Islam merupakan solusi dari problematika kemanusiaan modern (khususnya umat Islam) yang cenderung dikendalikan barat dengan berbagai macam muslihatnya. Banyak cara yang mendorong HT untuk mewujudkannya, salah satunya adalah dengan mendirikan partai politik. Organisasi ini mulai mengkritik gerakan-gerakan sosial umat Islam yang dianggapnya tidak membawa manfaat dan hanya menjadi penghalang kebangkitan umat. Mereka bertekad bahwa salah satu cara terbaik untuk mewujudkan kebangkitan umat adalah dengan partai politik.

HT berpendapat bahwa mewujudkan partai politik yang akan mengembalikan kejayaan khilafah masa lalu adalah kewajiban. Oleh sebab itu, mereka menolak gradualisme. Konsep ini adalah pemahaman bahwa umat Islam saat ini secara kuantitas sudah sangat besar, sehingga mustahil menerapkan syariat Islam secara serta merta. Artinya penerapan harus dilakukan secara perlahan. HT menolak ini karena menganggap bahwa orang yang mengatakan mustahil menerapkan hukum Islam secara total sama dengan mengatakan bahwa Allah menurunkan agama yang tidak aplicable. HT mencontohkan bangkit dan suksesnya kalangan komunisme yang dilakukan dengan cara radikal, bukan gradual. Realitasnya, memang HT telah meminjam metodologi filosofis secara langsung dari marxisme dan leninisme. Padahal dampak ketika mengawinkan prinsip metodologi Leninisme-marxisme dengan islamist ideology berdasarkan sudut pandang khilafah, maka akan menjadi totalitarian organizatiton yang tidak menolelir perbedaan.

Secara struktural, puncak kepemimpinan di tubuh HT dipimpin oleh amir yang berbasis di Yordania. Di bawah amir terdapat tiga lembaga: badan administrasi, badan madzalim dan badan penangung jawab pemilihan amir. Sedangkan markas HT di London bertugas mengawasi seluruh aktivitas di negara-negara muslim. Badan administrasi bersama amir akan membentuk qiyadah yang mempunyai tugas memimpin partai, mengawasi, dan mensupervisi seluruh perkembangan partai. Level selanjutnya adalah mu’tamad (pemimpin regional) yang bersama dengan qiyadah bertanggung jawab atas masalah politik di wilayah bawahannya. Selanjutnya ada mas’ul, lalu naqib atau pemimpin HT di perkotaan dan pedesaan.

Gerakan HT mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an. Dipimpin oleh Abd Rahman al-Baghdady (kemudian tokoh ini dikeluarkan dari HTI). Lalu bertransformasi menjadi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan dideklarasikan pada tahun 2000.  Menurut HT, Indonesia merupakan salah satu sasaran vital untuk menegakkan konsep khilafah. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya konferensi Hizbut Tahrir Internasional pada 28 Mei 2000, kemudian konferensi serupa pada 12 Agustus 2007 yang dilaksanakan di Indonesia.

Dalam penyebaran ideologi, ada beberapa tahapan yang biasa dilakukan oleh HT. Bagi mereka yang tertarik dengan HT, biasanya akan diberikan ruang halaqah, kemudian mereka akan disebut dengan halaqah amm. Berjalan beberapa bulan, mereka akan dinaikkan menjadi darisin (peserta halaqah yang intensif). Setelah sekitar jangka waktu 3 tahun, baru mereka akan disebut dengan hizbiyyin. Ketika telah menjadi hizbiyyin, mereka akan disumpah dengan kalimat-kalimat yang akan mendorong mereka punya jiwa militansi. Di samping bersumpah, mereka juga diharuskan agar taat kepada segala keputusan amir.

Setelah pemahaman mengenai khilafah mulai mendarah daging, dengan sendirinya mereka akan sangat royal. Tidak heran jika setiap bulan, hizbiyyin akan menyumbangkan iuran sekitar 15.000 untuk membeli buletin mingguan seharga Rp. 250  per lembar (dulu). Dari hal-hal tersebutlah sumber dana berkembangnya organisasi HTI. Namun Zyno Baran mengatakan bahwa beberapa pakar inteljen internasional berspekulasi bahwa HT didanai para pendukung dari Iran, negara-negara teluk dan Saudi Arabia. Pada sekitar 1950-an, ada rumor bahwa HT didanai oleh CIA.

Dalam salah satu karyanya, al-Nabhani  menjelaskan mengenai wajibnya memerangi pemerintah yang menampakkan kekufuran nyata dan menerapkan hukum kufur. Menampakkan kekufuran nyata yang dimaksud adalah memakai hukum selain hukum Allah. Oleh sebab itu, mereka menganggap berafiliasi dengan sistem pemerintahan apapun selain khilafah hukumnya adalah haram. Di sisi lain HT juga menyadari bahwa revolusi tidak hanya dapat dilakukan dengan kekerasan, namun juga dapat dilakukan dengan manuver intelektual (intellectual manouvre). Ini mereka akui dengan meniru cara Nabi ketika berdakwah di Mekkah. Padahal dalam eksekusinya, banyak dalil-dalil yang seakan dipaksakan agar sesuai dengan kehendak ideologi khilafah.

Salah satu bentuk hegemoni intelektual yang dilakukan oleh HT adalah: Mereka menganggap bahwa menegakkan khilafah merupakan hal yang paling agung dalam agama. Seorang muslim akan mendapat dosa besar apabila tidak mencoba mengangkat khilafah.  Dalil-dali yang mereka gunakan adalah sebagaimana di dalam Al-Qur’an Surat  Al-Baqoroh Ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
(Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu )

Kemudian di dalam Surat Al-Maidah Ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

(Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu)

Ayat pertama menurut HTI merupakan implikasi dari perlunya totalitas dalam berislam. Salah satu penerapannya sebagaimana tercantum di ayat kedua yakni dengan menjalankan syariat Islam secara sempurna.

HT menolak kaidah usuliyyah

تغير الاحكام بتغير الازمان والامكنة
(berubahnya hukum disebabkan berubahnya jaman dan tempat)

Kemudian juga kaidah
العادة محكمة
(adat itu bisa dikontruksikan menjadi hukum).

Mereka menganggap penggunaan kaidah ini akan berimbas pada berubahnya ketentuan syariat hukum Islam, karena jika hal tersebut terjadi, berarti hukum Islam itu tidak aplicable, padahal syariat Allah dapat digunakan kapan pun dimana pun. Kontruksi dalil nash Al-Quran di atas mereka kaitkan dengan salah satu kaidah syar’iyyah yang lain, yaitu kaidah:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
(Sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban, kecuali dengan melakukannya,maka melakukan hal tersebut adalah kewajiban).

Bagi HT, khilafah merupakan tariqah (jalan) yang seandainya tidak dilakukan, maka penerapan syariat Islam tidak akan sempurna. Oleh sebab itu, dengan memakai kaidah ini mereka menghukumi bahwa khilafah hukumnya adalah wajib. Ini berarti dalam penerapan kaidah-kaidah usuliyyah hasil ijtihad ulama tersebut, HT hanya memilih kaidah yang sesuai dengan kepentingannya dan meninggalkann bahkan menolak dengan tegas kaidah yang tidak sejalan.

Adapun dalil hadis yang biasa dipakai HT adalah :

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
(Barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan tanpa hujjah, dan barang siapa yang mati, dan tidak ada baiat di pundaknya, maka matinya seperti mati jahiliyyah).

HT menafsirkan hadis ini sebagai dasar kewajiban melakukan baiat bagi umat Islam. Bagi yang tidak melakukannya, maka akan mati dalam keadaan jahiliyyah. Penafsiran ini nampaknya hanya upaya sebagai pembenaran ideologi mereka. hadis tersebut memang berisi anjuran kepada umat Islam untuk berbaiat, namun tidak ada penjelasan kepada siapa dan dengan maksud apa harus berbaiat. Kesimpulan HT bahwa sasaran baiat itu adalah khalifah merupakan penalaran yang jumping to conclusion agar umat Islam meyakini khalifah.

Apabila mengacu pada sejarah, disebutkan bahwa beberapa kali Nabi telah melakukan pembaiatan. Salah satunya adalah baiat aqabah pertama atau disebut bay’at al-nisa yang diikuti oleh 12 muslim pada tahun 12 kenabian. Kemudian juga bay’at al-Kubra yang diikuti oleh 73 laki-laki dan 2 perempuan pada hari tasyriq tahun 13 kenabian. Baiat tersebut bertujuan agar umat Islam berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina dan tidak membunuh anak-anak. Kedua peristiwa tersebut terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang berarti –dalam keyakinan HT- sebelum negara Islam berdiri. Demikian juga baiat yang terjadi selepas Nabi berada di Madinah,  pada tahun 6 H. Nabi bersama 1600-an sahabat melaksanakan umrah ke Mekkah. Perjalanan ini dihalangi kaum quraisy. Kemudian Nabi membaiat sahabatnya agar tidak lari dan siap mati. Beberapa contoh baiat ini mempunyai arti bahwa makna baiat tidak selalu identik dengan kepemimpinan, melainkan juga bermakna keridahaan dan janji seorang muslim untuk mengikuti ajaran-jaran kenabian. Karena jika konotasi baiat dari hadis di atas adalah baiat khilafah sebaimana logika HT, maka sahabat Sa’ad ibn Ubadah adalah manusia yang dianggap mati dalam keadaan jahiliyyah, karena telah menolak untuk membaiat Sahabat Abu Bakar. Demikian juga yang dilakukan sahabat Farwah ibn Amr. Tentunya ini kontradiktif dengan yang dikatakan al-Nabhani bahwa sahabat adalah mereka yang adil, mempunyai kekhususan dan akan masuk syurga. Ini juga menunjukkan bahwa pemahaman HT mengenai hadis ini terlalu dipaksakan untuk hegemoni kepentingannya.

Kemudian landasan normatif HT selanjutnya adalah ijma’ sahabat. Dalam pandangan HT sebagaimana hasil kontruksi penulis (buku). Setiap ada ijma’ ulama maka hukumnya wajib, bukan sunnah atau mubah. Bahkan HT membolehkan percekcokan dalam masalah perebutan khilafah. Mendasar pada peristiwa tsaqifah (peristiwa tentang pembaiatan Abu Bakar, dimana pada saat itu ada beberapa golongan yang sebelumnya tidak setuju), walaupun Al-Quran melarangnya. Demikian juga HT membolehkan membunuh sesama, apabila mereka tidak mau membaiat pemimpin yang telah ditentukan. Hal ini mengacu pada cerita di masa sayyidina Umar.

HT juga tidak mencantumkan hadis yang bertentangan dengan sikap khilafah. Hadis tersebut adalah:

الخِلافةُ ثَلاثُونَ سنةً، وسائِرهُمْ مُلوكٌ، وَالخُلَفَاءُ وَالْمُلُوْكُ اثْناَ عَشَرَ
(Khilafah kenabian adalah 30 tahun, selebihnya adalah kerajaan. Jumlah khalifah dan raja itu ada 12).

Beberapa pengikut HT bahkan menolak menafsirkan bahwa setelah 30 tahun adalah kerajaan, karena mereka menganggap hal tersebut bertentangan dengan kalimat selanjutnya tentang khalifah dan raja yang berjumlah 12. Argumentasi ini kemudian direlevansikan dengan pendapat bahwa khalifah sudah ada secara kontinuitas sejak jaman Nabi.

Dasar selanjutnya adalah perspektif historis. HT bersikukuh bahwa khilafah telah berdiri secara continue sejak jaman kenabian hingga 1924 ketika dinasti ottoman terpecah belah. Pernyataan HT mengenai hal ini dinilai tidak begitu tepat, mengingat kontinuitas khilafah selama berabad-abad masih debatable. Dalam tatanan historis, dinasti Islam memang selalu ada. Namun apabila disesuaikan dengan konsep khilafah (dalam pemikiran mereka), sebenarnya jenis pemerintahan yang didambakan HT sudah tidak ada sejak jaman Ab-basyiyah (Bahkan apabila konsep pemikiran HT mengenai transisi kepemimpinan yang tidak membolehkan diserahkan langsung ke keturunan khalifah sebagaimana sistem kerajaan, maka sebenarnya konsep khilafah tersebut sudah tidak terpakai sejak dinasti Umayyah). HT juga menjelaskan, bahwa apabila ada 2 khalifah yang dibaiat, maka yang terakhir lah yang harus dibunuh. Berdasarkan konsep tersebut, seharusnya banyak sekali kerajaan yang mereka anggap khilafah, secara hukum tidak sah. Karena kerajaan-kerajaan tersebut (atau khilafah) dibangun melalui penaklukan khilafah sebelumnya. Sebagaimana khalifah Ab-basiyyah dan Khalifah Ottoman.

Dalam pandangan HT, saat ini tidak ada satu negara pun yang dapat dikategorikan sebagai negara Islam, termasuk Arab Saudi dan Iran. Dalam Jurnal yang diterbitkan kalangan muda HTI menyebutkan bahwa Arab Saudi, Iran dan Sudan merupakan negara sekuler. Arab Saudi dipandang masih mengadopsi hukum sekuler, sedangkan Iran dan Sudan selain karena memproklamirkan negara republik, Undang-undang kedua negara itu juga memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum Islam. HT menilai, negara berpenduduk muslim harus mengganti hukumnya dengan hanya memakai hukum Allah dan sistem Khilafah Islamiyyah. Ini yang membuat HT selalu menggebu-gebu untuk mendirikan khilafah.

Selain pemakaian landasan hukum yang cenderung dipaksakan. Pola sistem pemerintahan yang akan diterapkan HT juga tidak begitu logis, bahkan terlalu konservatif.  Ada banyak potensi ketimpangan, inkonsistensi dan penyelewengan. Salah satunya adalah mengenai cara dan wujud tuntutan rakyat (people power). Hal tersebut sama sekali belum diatur dalam dokumen HT. Malah mereka menganggap bahwa tuntutan rakyat tidak dibenarkan dalam Islam. Hal ini bertolak belaka dengan realitas yang mereka lakukan, pada tahun 2011 bersamaan dengan demonstrasi di Timur Tengah, kelompok massa HT melakukan longmarch, menuntut pemerintah untuk menegakkan khilafah di Mesir. Di samping itu, mereka juga beberapa kali telah melakukan kudeta, seperti pada tahun 1968 dan 1969 di Amman, di Baghdad pada 1972, di Kairo pada 1974 dan di Damaskus pada 1976, meskipun kudeta-kudeta tersebut selalu gagal. Ini menandakan bahwa antara regulasi yang akan mereka pakai dan realitas yang mereka lakukan, terjadi ketidak sesuaian.

Selanjutnya mengenai salah satu lembaga dalam pemerintahan HT, Majlis ummat. Majlis ini merupakan lembaga wakil rakyat dari seluruh warga negara khilafah yang dipilih melalui pemilihan umum dan menjabat selama 5 tahun. Majlis ini mempunyai wewenang memberi masukan terhadap khilafah mengenai permasalahan rakyat, mengoreksi khilafah, muawin, wali, amil bahkan lembaga ini berhak membatasi calon dalam pemilihan khilafah. Hal ini tentunya mengundang kontradiksi dengan argumen-argumen HT yang dengan keras mengharamkan demokrasi. Sedangkan sistem yang dianutnya sendiri merupakan nilai-nilai esensial dan implementatif dari demokrasi itu sendiri.

Beberapa pola di atas tidak lebih mengkhawatirkan dari pandangan al-Nabhani bahwa khalifah adalah negara itu sendiri dan mempunyai jabatan seumur hidup. Artinya, dalam mengelola negaranya khalifah mempunyai kekuasaan absolute yang sangat luas. Salah satu  kewenangan khalifah adalah melegislali hukum syara’ menjadi peraturan bagi rakyat. Hukum syara’ yang diadopsi akan menjadi konstitusi dan undang-undang yang tidak boleh ditentang. Seorang hakim atau qadhi pun tidak boleh menetapkan hukum yang tidak sejalan dengan khalifah. Demikian juga mujtahid yang berbeda juga harus meninggalkan hasil ijtihadnya (Adapun majlis ummat hanya sebatas memberikan koreksi dan masukan). Ini akan menjadi sistem yang berpotensi mengusung kekuasaan absolute apabila dipadukan dengan pendapat HT yang lain bahwa rakyat harus patuh dan sama sekali tidak boleh memberontak terhadap khalifah, sekalipun khalifah berbuat maksiat. Ini artinya dengan kondisi khalifah sebagai manusia biasa, mempunyai nafsu, dan penuh dengan khilaf (terlebih manusia di jaman ini), sama saja HT telah membuat suatu pola pemerintahan yang sangat berpotensi akan terjadinya banyak penyelewengan.

Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan mengenai ilusi pembentukan sistem khilafah ini. Baik dalam tata konstitusi yang cenderung konservatif ataupun cara-cara HT dalam menggali dalil untuk mengklaim kebenarannya. Abdullah Ahmed an-Naim yang mengatakan bahwa system khilafah tidak sejalan untuk diterapkan di masa ini, karena sebagian besar negara-negara muslim sudah menganut konteks negara bangsa-bangsa (nation state). Beliau menambahkan bahwa potensi ke arah khilafah memang kecil, tapi alangkah baiknya jika hal itu tidak dianggap pepesan kosong belaka. Oleh sebab itu, pola pergerakan HT dan HTI di Indonesia harus benar-benar diawasi, dipersempit kemudian dieksekusi. Mengingat ancamannya terhadap kerukunan, kenyamanan dan keamanan bangsa dan negara sangat besar.

Share:

Modifikasi Proporsional Representation List System Sebagai The Potent Strategy untuk Menetralisir Money Politics

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Di dalam demokrasi, rakyat atau orang banyaklah yang berkuasa. Mereka punya hak untuk mengatur, mempertahankan serta melindungi diri mereka sendiri dari badan yang diserahi wewenang untuk memerintah. Di Indonesia, demokrasi mendasar kepada frasa sakti sila ke-empat Pancasila, yang kemudian diperinci dalam Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  1945 sebagai kontitusi resmi negara. Sila ke-empat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan adalah unsur terpenting dalam Pancasila yang mempunyai muatan politik ketatanegaraan yang sangat kuat.

Soekarno sebagai penggagas welstangchauung tersebut menyatakan bahwa dia terinsipirasi dari Dr. Sun Yat Sen di dalam tulisannya San Min Chu I atau The Three People’s Principles, dia mengaku mendapat pelajaran untuk membongkar kosmo- politisme yang sebelumnya diajarkan oleh A. Baars, cendekia asal Belanda. Sejak saat itulah tertanam rasa kebangsaan dalam dirinya, sehingga kemudian merumuskan Pancasila pada masa pembuangannya di Nusa Tenggara Timur oleh Kolonial Belanda, lalu disampaikan disidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.

Demokrasi sebagai system deskriptif dari musyawarah mufakat sempat bergejolak ketika awal  mula diterapkan  di era orde lama.  Politikus parlemen lebih banyak bertikai mengenai landasan negara, sehingga banyak program pembangunan dan program legislasi nasional yang tak berjalan. Hal ini yang kemudian membuat Bung Karno menganggap demokrasi yang dipakai saat itu terlalu liberal dan mengeluarkan dekrit  Presiden  pada  5  Juli  1959  tentang  pembubaran  Parlemen  yang  berimplikasi berubahnya Indonesia menuju system demokrasi terpimpin.

Semenjak   orde   baru   runtuh,   Indonesia   terus   berbenah   menuju   negara demokratis yang ideal. System kenegaaran yang diperkuat adalah presidentialisme multi partai. System presidential adalah system yang di mana Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara sekaligus Kepela Pemerintahan, Kabinet berada di bawah kendali Presiden  dan  bertanggung  jawab  terhadap  Presiden.  System  ini  banyak  dianut  di Amerika latin. Salah satu indikator kuat dilaksanakannya system ini adalah diselenggarakannya pemilihan umum sebagai impelementasi system perwakilan: baik legislatif ataupun eksekutif. Oleh karena itu, dalam system ini, baik Presiden, Gubernur, Bupati atau jajaran ekskutif dan jajaran legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilu tahun 1955 merupakan Pemilu  yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesi setelah merdeka, tepatnya terjadi pada kabinet Burhanuddin Harahap. Sebenanrnya pemerintah telah berupaya untuk melaksanakan pemilu pada 1946, tetapi karena beberapa hambatan, akhirnya baru bisa terlaksana pada 1955. Sampai saat ini pemilihan umum di Indonesia sudah berlangsung 11 kali. Mulai pemilu yang pertama tahun 1955; 1971; 1977; 1982; 1987; 1992; 1997; 1999; 2004; 2009; dan yang terakhir tahun 2014.

Pemilu berlandaskan terhadap Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Sedangkan ketentuan secara khusus mengenai pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (1) hasil dari amandemen ketiga yakni: pemilihan umum dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  setiap  5  tahun sekali.6
Operasionalitas dari Pasal 22E tersebut diatur dalam UU No. 12 taun 2004 tentang pemilu legislatif tentang mengakomodasi pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan UU No. 7 tahun 2017  tentang Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; dan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Meski Indonesia telah melaksanakan pemilu terhitung sebanyak 11 kali, tetapi permasalahan utama dari pemilu ke pemilu tetap sama: yakni adanya money politcs. Money politics merupakan bentuk penghiyanatan dari Pasal 22E UUD 1945 yang mensyaratkan  dilaksanakannya  pemilu  secara  jujur.  Bentuk  kejujuran  yang dimaksudkan bisa jadi adalah rakyat benar-benar paham dan mengerti mengenai calon yang akan dipilih; mengerti program-program yang disodorkan; kemudian mereka memilih dengan hati nurani.

Money Politics: Pemicu Demokrasi Semu

Money politics adalah perilaku melanggar hukum yang biasa digunakan oleh politisi dalam pemilu, baik dalam tingkat nasional ataupun regional. Hal tersebut biasa dilakukan dengan beberapa cara: mulai dari pemberian barang atau uang kepada para kader partai agar kader tersebut bersedia mengusung yang bersangkutan; pemberian materi terhadap masyarakat agar yang bersangkutan dipilih dalam pemilu; pemberian materi dari para pengusaha untuk kelompok tertentu berdasarkan kolusi-kolusi; penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk mengundang simpati kelompok tertentu.
Biasanya, dalam praktek money politics ini ada beberapa tahapan pendanaan yang dilakukan. Mulai dari uang perkenalan; uang pangkal; uang untuk fraksi sebagai mahar; hingga uang untuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Disamping itu, terkadang para kandidat yang maju ini melakukan lobi-lobi politik terhadap anggota dewan menggunakan uang pangkal, uang pangkal ini disertai dengan janji apabila mereka terpilih maka mereka akan melunasinya.Jika dibiarkan, money politics akan merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini disebabkan karena tujuan Pemilu menjadi nonsense. Esensi diadakannya Pemilu secara langsung  oleh  rakyat  adalah  untuk  melahirkan  pemimpin  dan  wakil  rakyat  yang berkualitas dan kompeten tidak akan tercapai, karena nurani rakyat telah diintervensi dengan pundi-pundi materi.
Oleh karena pemilihan dilakukan dengan cara yang tidak benar, kemungkinan besar pemimpin yang terpilih adalah mereka yang berwatak tidak benar. Hal ini akan berimplikasi terhadap masa depan wilayah yang akan dipimpinnya dalam 5 tahun ke depan. Dalam negara berdemokrasi, sekali saja pemimpin curang menguasai negara demokratis yang notabene penuh dengan celah untuk melakukan penipuan birokratis, maka secara otomatis celah tersebut akan semakin menganga lebar di masa yang akan datang. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi jitu yang dapat memutus rantai implikatif money politics, sehingga tujuan pemerintahan yang baik (good government) yakni kebaikan bersama (common good) dapat tercapai.

The General Way to Change

Secara umum praktek money politics yang ada bukan tidak mungkin untuk dinetralisir, atau setidaknya bisa diminimalisir secara maksimal. Melangkah bersamaan dengan semakin dewasanya kehidupan berdemokrasi di Indonesia, cara-cara untuk menekan praktek money politics sedikit demi sedikit mulai direalisasikan. Meskipun ada beberapa hal yang sifatnya kontroversial yang butuh untuk dikaji dan dievaluasi ulang. Beberapa cara yang secara umum dapat menekan praktek tersebut sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pertama,  transparansi  dana kampanye.  Transparansi  dalam  dana kampanye bertujuan untuk memudahkan pelaksana pemilu dalam megaudit dana kampanye kandidat calon. Dengan transparansi ini kemungkinan besar panitia pelaksana pemilu dapat mengetahui sumber dan tujuan dari mana dan ke mana dana kampanye didistribusikan. Pada Pasal 203 Undang-undang No. 7 Tahun 2017  tentang Pemilu sumber dana kampanye  berasal dari: Pertama,  Pasangan Calon  yang bersangkutan; kedua, Partai Politik dan/atau Gabungan partai  politik  yang mengusulkan pasangan Calon; dan – ketiga, sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Di Pasal tersebut diuraikan bahwa salah satu sumber dana kampanye boleh berasal dari sumbangan. Pasal ini akan memberikan dampak positif terhadap kandidat calon  karena  dapat  membantu  campaign  finansialisme.  Namun  di  sisi  lain,  Pasal tersebut akan sangat menghawatirkan terhadap kehidupan politik dalam prakteknya di lapangan. Bisa jadi sumbangan-sumbangan yang masuk ialah berasal dari para konglomerat dengan beberapa kompromi berupa kolusi. Dampaknya, ketika pasangan calon  sudah terpilih,  dia akan  terikat  dengan  kolusi-kolusi  borjuis  yang pasti  akan merugikan masyarakat.

Kedua, perketat regulasi dan prioritaskan kedudukan hukum diatas politik. Meskipun beberapa Perundang-undangan mengenai money politics semakin berjalan ke arah positif. Namun dalam implementasinya, penegakan hukum masih kalah dengan otoritatif politik. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 187A yang pada intinya menyatakan siapapun yang memberikan uang atau materi kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih, maka berhak dipidana minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda paling sedikit 200 Juta dan paling banyak 1 Miliyar.

Undang-undang tersebut memang sengaja disiapkan untuk kontestasi politik di tahun-tahun berikutnya. Namun dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan jika nantinya Panitia Pelaksana Pemilu baik Bawaslu ataupun Komisi Pemilihan Umum menemukan beberapa temuan kecurangan dalam pemilihan akan sia-sia. Hal ini bisa terjadi apabila partai politik melakukan tekanan-tekanan politis. Lebih-lebih apabila temuan kecurangan tersebut dilakukan oleh partai-partai yang kuat. Hal ini biasa terjadi di dalam negara demokratis dimana otoritatif politik berada di atas hukum.

Modifikasi  Proporsional  Representation  List  System  sebagai  penggerus  money politics.

Ada beberapa system  yang biasa dipakai dalam pemilihan umum.  System- system tersebut merupakan system perhitungan suara yang biasanya dilakukan untuk menghitung  suara-suara  sah  rakyat  yang  masuk  sehingga  bisa  dikonversi  menjadi jumlah kursi di Parlemen, baik tingkat nasional ataupun regional. Dua system besar dalam pemilu adalah system proporsional dan system distrik. Dua system ini merupakan salah satu system yang dipakai di beberapa negara, tapi tidak secara komparatif. Artinya beberapa  negara  memakai  salah  satu  system  di  antara  system  tersebut  dan  tidak memakai system yang lain. Karena memang sebenarnya dua system tersebut adalah sub system  yang berasal dari system  yang berbeda.  Salah satu sub system  dari system proporsionial adalah Proporsional Representation List System.

Proporsional Representation List System adalah salah satu system yang di dalam system Proporsional yang mana salah satu metode dalam system ini adalah partai menyajikan nama-nama kandidat, kemudian pemilih akan memilih partai, dan partai dengan suara terbanyak akan mendapatkan kursi berdasarkan nomor urut kandidat di kertas pemilihan yang diatur oleh partai. Oleh sebab itu, kemungkinan besar kandidat yang akan terpilih pada system ini adalah kader-kader partai yang kompeten, sehingga diberikan nomor urut tertinggi oleh partai.
Dalam prakteknya, apabila list system dilaksanakan dengan beberapa modifikasi, maka akan sangat berguna untuk menghapus praktek money politics, karena secara otomatis, system tersebut akan memberi batasan terhadap pencalonan anggota dewan  yang maju  bukan  hanya berdasarkan  kemampuan  finansial  saja.  Pencalonan anggota dewan akan diperketat berdasarkan kaderisasi oleh partai yang notabene sudah dididik dengan materi-materi platform kepartaian.

Disamping itu, terpilihnya anggota juga bukan berdasarkan suara terbanyak yang diperolehnya, melainkan karena suara terbanyak secara umum yang diperoleh partai. Otomatis calon-calon yang akan maju dalam pemilihan anggota dewan tidak akan menempuh praktek money politics, karena suara yang diperolehnya secara pribadi tidak menentukan dapat tidaknya dia menjadi anggota dewan.
Hal ini bisa diimplementasikan dalam pemilihan kepala Daerah dan pemilihan Presiden. Salah satu caranya adalah suara terbanyak tidak hanya didasarkan pada suara terbanyak pemilih pada saat itu. Melainkan juga ditambahkan dan dibagi dengan perolehan suara partai pendukung. Sehingga suara masyarakat pada saat pemilu atau pilkada bukan merupakan suara utama untuk bisa memenangkan pemilihan. Melainkan suara yang sifatnya fakultatif. Oleh sebab itu, usaha-usaha untuk mencapai kemenangan dengan praktek money politics akan dapat tergerus, karena para kandidat sadar bahwa suara yang akan dibeli bukan satu-satunya cara untuk memperoleh kemenangan, karena juga harus dikomparasikan dengan suara sah partai yang notabene juga dipilih oleh rakyat dengan metode list system.

Adapun metode pembagian dapat digunakan dengan berbagai cara: bisa jadi suara  pemilu  saat  itu  dan  suara  partai  pendukung  dibagi  menjadi  50:50,  atau  bisa dengan perbandingan 75:25, atau dengan system perbandingan yang lain. Dengan cara ini, otomatis antara pemilihan calon legislatif dan pemilihan umum atau daerah bukan berdasarkan suara bulat pemilih pada saat itu, melainkan didukung oleh faktor-faktor yang lain.

Hal   lain   yang   perlu   diterapkan   adalah   negara   perlu merahasiakan tempat pemilihan daftar pemilih tetap. Artinya hanya individu pemilih yang mengetahui di mana dia akan melakukan pencoblosan. Hal ini dimaksudkan agar supaya kandidat-kandidat yang biasanya melakukan praktek money politics tidak mengetahui secara jelas di mana letak tempat pemilihan individu atau golongan yang akan dibeli suaranya. Karena biasanya, kandidat yang melakukan praktek money politics mengalkulasi hasil pembelian suara berdasarkan tempat pemilih tetap yang sudah terjadwal dengan rapi. Dengan demikian, maka kandidat pelaku money politics tidak akan bisa mengalkulasi dan melakukan perhitungan jumlah suara yang dibeli. Sehingga hal  ini  akan  sangat  bermanfaat  untuk  menggerus  praktek-praktek  money  politic  ke depan

Share:

Soeharto; Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?


Soeharto; Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?

*Tulisan adalah hasil resume dari buku sesuai judul aslinya

(Nama Buku: Soeharto; Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?-- Penulis: Peter kasenda--Penerbit : Kompas--Tebal : 276 Halaman--Persensi : Moh Usman A.R.)

Soeharto merupakan sosok yang cukup fenomenal di Indonesia. Diawali dengan peristiwa SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret), dengan berbagai siasat, ia mengambil alih kemudi pemerintahan. Secara resmi memegang tampuk kepemimpinan Indonesia pada 1968, setelah diangkat oleh MPR yang ia bentuk sendiri sebelumnya. Banyak kalangan menduga bahwa peristiwa G/30/S PKI yang terjadi pada 1965 adalah salah satu kesempatan emas yang tidak disia-siakan oleh Soeharto, bahkan yang lebih radikal ada yang mengatakan bahwa peristiwa yang menggugurkan 7 Jendral tersebut memang merupakan modus Soeharto bekerja sama dengan CIA untuk menyudutkan kaum Komunis dan melengserkan Soekarno yang cenderung anti barat. Terlepas dari itu semua, apa yang dilakukan Soeharto berhasil, di bawah panji propaganda anti komunismenya, ia memegang kendali penuh pemerintahan dan memutar kemudi 160 derajat kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Padahal sebelum 1965, ia adalah sosok yang oportunis dan tidak begitu dikenal, bahkan dianggap Jendral yang bodoh oleh A. Yhani.

Misi utama Soeharto di periode pertama jabatannya adalah menstabilkan perekonomian Indonesia yang sudah merosot cukup jauh, hal ini disebabkan pemerintah sebelumnya yang lebih terfokus pada stabilitas politik karena maraknya pertikaian ideologi. Untuk mewujudkan visinya, komunitas donor internasional kembali dibangun, program ini berhasil menarik banyak investor baik domestik maupun luar negeri. Hal ini sangat berdampak pada peningkatan jumlah investasi dalam negeri, sehingga jumlah yang disetujui ialah sebesar 13 $ juta pada 1968, 319 $ juta pada 1970 dan 1.465 $ pada 1973. Bukan hanya di sektor investasi asing, pada 2 dekade setelah kepemimpinannya, Indonesia berhasil memproduksi bahan pangannya sendiri, bahkan bisa mengekspor ke luar negeri.
Posisi yang cukup kuat terutama dalam pengambilan kebijakan ekonomi menjadikan peluang besar baginya untuk memperkaya diri, keluarga dan kroninya. Dengan slogan pembangunan nasional, Soeharto cukup berhasil menjinakkan kaum oposisi jalanan yang pada tahun 1966 sebelumnya cukup vokal mengkritisi pemerintah. Apabila ada beberapa kelompok yang aktif merongrong penyimpangan yang dilakukan, dengan berkoordinasi bersama ABRI sebagai penyokong utama, pemerintah di bawah kendalinya akan memberikan label mereka sebagai penghambat pembangunan nasional.

Wajar jika saat itu banyak kalangan aktivis yang dihukum tanpa proses peradilan, bahkan beberapa di antaranya hilang sampai sekarang. Demikian juga banyak lembaga pers yang diberedel karena liputannya yang dianggap kontra pembangunan.

Disamping itu, menyadari loyalitas ABRI terhadapnya, Soeharto mengimplementasikan Dwi Fungsi ABRI dengan menjadikannya mempunyai peran sosial politik yang sangat dominan. Bukan hanya perwakilannya sebanyak 75-100 anggota di Parlemen, namun juga menempati posisi sentral dalam birokrasi. Pada 1977 posisi jabatan 53,5 % posisi jabatan tinggi negara diduduki oleh tentara. 8.025 anggota ABRI ditugaskaryakan di posisi-posisi strategis. Duta besar 28 (dari 63 jabatan yang tersedia); Konsul Jendral, 4 (dari 16 jabatan yang ada); Gubernur, 18 (dari 27 jabatan yang ada); Bupati, 130 (dari 241 jabatan yang ada); Sekertaris Jendral Departemen, 14 (dari 19 yang tersedia); Direktur Jendral, 18 (dari 61 yang tersedia); Kepala Lembaga, 8 (dari 18 yang tersedia); Asisten menteri dan Sekertaris menteri, 21 (dari 25 yang tersedia). Posisi strategis tersebut menjadikan Soeharto dengan mudah merealisasikan kepentingannya secara legal, mulai dari tingkat nasional sampai di tingkat desa.

Dari sinilah muncul beberapa aturan yang mengharuskan rapat-rapat ormas di kecamatan dan desa-desa harus memiliki izin terlebih dahulu dari Koramil atau Babinsa. Hal ini juga menjadikan Rezim Orde Baru dapat memantau segala pergerakan oposisi yang mengancam kekuasaannya.

Kelihaian Soeharto dalam melanggengkan kekuasaan juga tercermin dari kepandainnya membaca situasi di sekitarnya, termasuk terhadap orang-orang terdekatnya. Soeharto akan menggandeng erat orang-orang yang dapat menjadi pembantu pribadinya untuk mewujudkan visinya, salah satunya seperti Ali Moertopo, L.B. Moerdani, Sudharmono dan lain-lain. Mereka adalah loyalis Soeharto yang akan melakukan segala hal untuk kepentingan Soeharto,  Setelah dirasa mereka memiliki nama dan basis kekuatan besar yang akan mengancam kekuasannya, Soeharto tidak akan segan-segan untuk menyingkirkannya. Sebagaimana yang dialami Sudharmono. Dengan kedudukan Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, Ketua Umum Golkar berada di bawah wewenangnya. Siapapun yang diajukan oleh Soeharto sebagai Ketua Umum, maka dapat dipastikan peserta Munas Golkar dengan suara bulat akan menyetujuinya. Sebagaimana peristiwa tidak dipilihnya kembali Sudharmono sebagai Ketua Umum Golkar, padahal ia telah mensukseskan Golkar dalam Pemilu 1987 atas perolehan suara sebanyak 73%. Sudharmono yang ketika itu juga sebagai Wakil Presiden pastinya akan dapat menjadikan Golkar sebagai partai yang semakin berkuasa.

Namun ternyata Soeharto berpandangan lain, ketakutannya bahwa Sudahrmono akan menjadi ancaman bagi kekuasaannya menjadikannya lebih memilih Wahono sebagai Ketua Umum Golkar, seorang tokoh yang kurang begitu terkenal. Soeharto juga tidak akan segan untuk membuang kroni yang berbeda faham dengannya, khususnya di kalangan tentara, salah satunya adalah dengan membuangnya dengan memindah tugaskan menjadi Duta Besar atau Konsul Jendral di beberapa negara.
Dengan menguasai Golkar secara total, berarti Soeharto juga menguasai Parlemen, meskipun tidak sepenuhnya.

Hal ini berdampak pada segala kebijakan Soeharto, berupa RUU dan produk eksekutif lain yang akan berjalan mulus tanpa perlawanan yang berarti di Parlemen. Penguasaan Parlemen berarti Soeharto tidak perlu takut DPR akan mengajukan hak angket, interpelasi, apalagi pemakzulan terhada dirinya. Inilah yang menyebabkan banyak terjadi penyimpangan ketika Soeharto berkuasa. Meskipun pembangunan dirasa semakin baik, namun korupsi menjalar hampir ke semua instansi, khususnya oleh para birokrat dan pengusaha yang mempunyai afiliasi dengan keluarga cendana. 

Pada akhirnya, krisis ekomoni pada 1997 tidak dapat terbendung. Sebagaimana Orde Lama yang turun karena didera isu ekonomi, demikian juga Orde Baru. Soeharto resmi menyatakan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998, setelah sebelumnya terjadi kerusuhan, pembakaran dan perkosaan yang dilakukan terhadap kaum yang dianggap non pribumi, ditambah perlawanan oleh kelompok mahasiswa yang melakukan aksi besar-besaran secara silmultan di hampir seluruh pelosok negeri, dengan tujuan utama, Reformasi.

Desakan mundur bahkan juga dilontarkan oleh Harmoko, orang kepercayaan Soeharto, yang menjabat sebagai Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua MPR. padahal belum sampai 100 hari ia melantik Soeharto sebagai Presiden.
Buku ini cukup menjelaskan secara gamblang berbagai upaya yang dilakukan oleh Soeharto  sebagai panglima Rezim Orde Baru dalam melanggengkan kekuasaannya. Penulis mengungkap secara detail beberapa fakta berdasarkan referensi terdahulu, khususnya penulis dan pengamat dari luar negeri.

Beberapa fakta tersebut penulis susun membentuk bab-bab, sehingga bisa memfokuskan pembahasannya pada bab yang sedang dikuliti. Namun fakta dan data dalam buku tersebut agak cukup sulit dipahami untuk menemukan jawaban dari bagaimana Soeharto bisa melangengkan kekuasaannya selama 32 tahun? Sesuai judul buku. Hal ini dikarenakan penulis tidak begitu memberikan uraian yang teknis secara ekspilisit jawaban dari pertanyaan tersebut, melainkan ia mencoba menjawab perlahan dengan data-data dan fakta yang ia peroleh dari berbagai sudut pandang. Di samping itu, pemilihan tanggal dari kisah yang tak beraturan cukup membuat pembaca harus bekerja extra dalam menghubungkan satu fakta yang dibeberkan dengan fakta yang lainnya.

Moh. Usman Ainur Rofiq

Share:

Menakar System Presidensialisme Multi Partai di Indonesia

(Tulisan adalah hasil resume buku sesuai judul aslinya)

Judul Buku : Menakar sistem presidensialisme multi partai di Indonesia. Upaya mencari format demokrasi yang yang stabil dan dinamis dalam konteks Indonesia-Penulis : Jayadi Hanan.-Penerbit : Mizan-Tebal: 407 halaman.-Peresensi: Moh Usman Ainur Rofiq.

Setiap negara berhak menentukan system kenegaraannya masing-masing, tergantung dari konsensus masyarakat dan sejarah berdiri negara tersebut. Demokrasi dan monarki merupakan salah satu jenis kekuasaan. Sementara dalam jenis kekuasaan demokrasi, dikenal dengan beberapa system: presidensial dan parlementer. Perbedaan mencolok dalam kedua system ini adalah bahwa dalam system presidensial posisi Presiden dan Parlemen ialah setara,  demikian juga Presiden dipilh langsung oleh rakyat, maka oleh sebab itu, Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat, demikian juga Presiden berhak memilih anggota kabinetnya, dan mereka bertanggung jawab langsung terhadap Presiden. Dalam system parlementer, eksekutif dipilih oleh parlemen dan  bertanggung jawab terhadap parlemen, dan parlemen dapat mengeluarkan mosi tidak percaya untuk menjatuhkannya.

Semenjak bubarnya demokrasi parlementer tahun 5 Juli 1959 melalui dekrit Presiden Soekarno, Indonesia beralih memakai system presidensial, yang saat itu lebih dikenal dengan demokrasi terpimpin. Gagalnya demokrasi parlmenter di Indonesia kala itu disebabkan oleh  kepentingan Presiden Soekarno dan militer yang tidak senang terhadap partai politik, karena masing-masing lebih mementingkan ideologi mereka sendiri daripada persatuan bangsa. Lagipula Soekarno menganggap bahwa system parlementer sama saja seperti demokrasi liberal yang tidak cocok diterapkan di Indonesia yang lebih mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan. Pada saat itu, fungsi legislatif memang masih ada, namun sekedar pemberi legitimasi pada eksekutif.

System ini kemudian dilanjutkan oleh Soeharto, melalui kedigdayaannya, Soeharto secara perlahan mereduksi kompetensi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hal ini berdampak pada lolosnya agenda-agenda pemerintah tanpa perlawanan serius dari DPR, dalam kurun waktu tahun 1966-1992 (26 tahun), tercatat DPR hanya melaksanakan hak bertanya, interpelasi, pendapat dan angket sebanyak 99 kali, dengan persentasi sekitar 65% dipakai pada periode kepemimpinan pertama Soeharto, 1966-1971, ketika anggota DPR masih banyak terdiri dari simpatisan Soekarno. Disamping itu, di awal kepemimpinannya pada periode kedua di tahun 1971 sampai ketika digulingkan oleh kekuatan mahasiswa pada 1998, proses restrukturasi politik dan kekuasaan legislasi dilegitimasi oleh  pemerintah, DPR sama sekali tidak pernah mengajukan RUU, semua berada di bawah monopoli eksekutif.

Pola seperti ini cukup bisa menyejahterakan rakyat, hal ini diindikasikan dengan ekonomi yang tumbuh diawal kepemimpinannya, swasembada pangan, suksesi pembangunan dan keamanan nasional. Nilai minusnya adalah banyaknya korupsi, nepotisme dan kolusi secara besar-besaran oleh eksekutif dan kroninya, kurangnya kebebasan berpendapat, bertambahnya kesenjangan sosial, salah satu akibat tidak efektifnya check and balance antara eksekutif dan legislatif. Setelah lengsernya Soeharto, Indonesia memasuki babak baru, system presidensial Indonesia kemudian diperkuat kembali dengan beberapa upaya, salah satuya adalah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan beberapa rekontruksi Undang-undang yang berkaitan dengannya.

System presidensial lebih banyak dipakai di Amerika latin, sedangkan di Indonesia system ini dipadu dengan pola multi partai, salah satu perpaduan system yang sangat dihawatirkan oleh para pakar. Hal ini karena banyaknya kelemahan yang dapat memicu instabilitas politik, termasuk rentannya kemandekan agenda-agenda pemerintah, terbukanya kran deadlock antara eksekutif dan legislatif, demikian juga dikhawatirkan negara cenderung hanya akan fokus pada politisasi kekuasaan dari pada pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya.

Kenyataannya, perpaduan system tersebut tidak selalu berdampak negatif. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan Presiden, bentuk konstitusi dan pola komunikasi partai politik. Perpaduan system tersebut cukup efektif pada awal mula genderang demokrasi yang diindikasikan dengan pemilihan langsung oleh rakyat mulai diterapkan, dengan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY yang pola kepemimpinannya akomodatif, mengedepankan kompromi konsensus dan cenderung menghindari konflik dengan partai lain cukup kompatibel dengan system ini. Menyadari perolehan suara di periode pertama partai pendukungnya hanya sebesar 7,45%, SBY segera merangkul beberapa partai besar sebagai koalisi, dengan parameter peletakan Menteri-Menteri partisan pendukung di kabinetnya.

Banyak kalangan yang menilai bahwa langkah ini lebih bertujuan untuk keseimbangkan politik ketimbang prioritas kesejahteraan rakyat, namun kalangan lain mengatakan bahwa ini merupakan langkah perlahan Presiden untuk memuluskan agenda-agenda pemerintah agar setiap program yang diajukan nanti dapat disetujui oleh DPR, khususnya oleh partai yang kadernya diberikan posisi sebagai Menteri. Realitasnya pemerintahan SBY tetap stabil hingga akhir periode dengan banyak program yang dihasilkan, meskipun di periode kepemimpinannya partai politiknya di parlemen sangatlah minim, bahkan SBY kembali dipercaya oleh rakyat untuk memimpin di periode selanjutnya.

Kontitusi Indonesia yang mengimplementasikan pemilihan langsung oleh rakyat, mengatur hak preogratif Presiden dalam memilih Menteri, dan beberapa hal lain, telah mencerminakn system presidensial, meskipun tidak dapat dikatakan sebagai presidensial murni. Demikian juga kebiasaan warga Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah mufakat juga menjadi pemicu utama suksesi system ini diberlakukan di Indonesia.

Kebuntuan relasi antara legistaltif dan eksekutif sebagaimana yang ditakutkan selalu dapat diselesaikan dengan serangkaian proses politik yang mencerminkan asas gotong royong, walaupun terkadang memakan waktu yang cukup lama. Setegang apapun hubungan legisltatif dan eksekutif dapat teratasi karena pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan di berbagai partai politik sudah tidak begitu ideologis, melainkan lebih pragmatis dan taat terhadap pimpinan tertinggi partai. Mereka lebih mengedepankan realisme politik daripada idealisme politik. Ketika terjadi relasi yang tidak bagus antara eksekutif dan DPR, maka eksekutif dapat melakukan beberapa manuver dengan lobi politik terhadap pimpinan partainya, sehingga pimpinan tersebut dapat menjadi jembatan alternatif yang efektif untuk menjadi reduktor, meskipun terkadang berangkat dari hal inilah kolusi biasanya terjadi.

Dalam buku ini penulis mencantumkan alasan dan argumen dengan sangat lengkap, berupa data-data dan fakta, baik dalam cakupan nasional ataupun internasional. Khususnya di beberapa negara yang memberlakukan system presidensial dengan telaah beberapa pakar. Penulis juga memaparkan banyak sekali study kasus mengenai relasi politik antara eksekutif dan legislatif, baik berupa kompromi ataupun kolusi, mulai dari politik anggaran, proses perumusan APBN, politik gentong babi (Pork barrel politics), RUU Pemilu, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, RUU MD3, kasus century, kasus kenaikan harga bahan bakar minyak dan lain-lain.

Buku ini berawal dari disertasi yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Dalam bab I, dan II  penulis mencoba menggiring pembaca untuk memahami apa dan bagaimana indikasi dari system presidensial, mengkomparasikan beberapa negara yang menganut system presidensial, demikian juga manfaat serta bahaya system presidensial multi partai. Dalam bab III, IV dan V penulis mencoba menelaah kembali warisan institusional dalam system presidensial multi partai di Indonesia, mulai dari era Soekarno hingga SBY, demikian juga banyak menjelaskan tentang peran dan fungsi DPR, dan bagaimana system ini bekerja. Pada bab terakhir penulis banyak memberikan pola hubungan antara eksekutif dan legislatif beserta banyak penyimpangan-penyimpangan yang biasa terjadi di dalamnya.

*Moh Usman Ainur Rofiq

Share:

Icon Display

Dahulukan Idealisme Sebelum Fanatisme

Popular Post

Label

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Recent Posts

Kunci Kesuksesan

  • Semangat Beraktifitas.
  • Berfikir Sebelum Bertindak.
  • Utamakan Akhirat daripada Dunia.

Pages

Quote

San Mesan Acabbur Pas Mandih Pas Berseh Sekaleh